Ciri-Ciri Sistem Politik Otoriter
Theodore M. Vestal dari Oklahoma State University, Amerika Serikat, dalam bukunya Ethiopia: A Post-Cold War African State, menuliskan beberapa ciri pemerintahan dengan sistem politik otoriter.
- Infrastruktur dan fasilitas pemerintahan dikendalikan secara terpusat. Kekuatan politik diperoleh dan dipertahankan melalui suatu sistem represif yang menentang segala bentuk tentangan atau yang berpotensi menentang. Partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi masyarakat dalam rangka pemenuhan tujuan pemerintah.
- Mengikuti prinsip-prinsip berikut: (a) aturan datang dari seseorang, bukan dari hukum; (b) pemilihan umum bersifat kaku (seringkali orang bisa mengetahui siapa pemenangnya, bahkan sebelum pemilu itu berlangsung); (c) semua keputusan politis ditentukan oleh satu pihak dan berlangsung tertutup; dan (d) penggunaan kekuatan politik yang seolah-olah tidak terbatas.
- Pemimpin dipilih sendiri atau menyatakan diri. Kalaupun ada pemilihan, hak kebebasan masyarakat untuk memilih cenderung tidak diacuhkan.
- Tidak ada jaminan kebebasan sipil, apalagi toleransi bagi yang ingin menjadi oposisi.
- Tidak ada kebebasan untuk membentuk suatu kelompok, organisasi, atau partai politik untuk bersaing dengan kekuatan politik yang incumbent.
- Kestabilan politik dipertahankan melalui: (a) kontrol penuh terhadap dukungan pihak militer untuk mempertahankan keamanan sistem dan kontrol terhadap masyarakat; (b) birokrasi dikuasai oleh orang-orang yang mendukung rezim; (c) kendali terhadap oposisi dari internal negara; dan (d) pemaksaan kepatuhan kepada publik melalui berbagai cara sosialisasi.
